Bebaskan Sawit Indonesia Dari Jerat Kartel Neokolonialisme

IPOP berpotensi menjadi suatu kartel neokolonialisme seperti VOC dimasa kolonial. Pemerintah RI segeralah melarang IPOP beroperasi

Bagaimana bisa sebuah negara yang  menghabiskan hutan primernya termasuk penghuninya sekarang mengajarkan  No deforestasi. Sementara, negara yang bersangkutan menutup mata deforestasi besar-besaran di Amerika Selatan untuk ekspansi  kebun kedelai agar  pasar benih kedelai transgeniknya terjamin.  Salah satu negara  pengemisi karbon terbesar dunia saat ini,  lalu memaksa suatu negara untuk mengurangi emisi karbon. Negara yang dulu menginjak-injak hak-hak etnis lokal mengajari No social conflict. Negara itu adalah negara yang menjadi arsitek IPOP (Indonesia Palm Oil Pledge). Suatu bentuk kolonialisme baru  yakni bernafsu kembar kolonialis dan penguasaan ekonomi dengan bertopeng lingkungan.

Enam grup perusahaan sawit (The big six) Indonesia yang dipenjara  oleh  IPOP  telah terjerat dalam cengkeraman neokolonialisme. The big six adalah korban yang tidak berdaya lagi dan harus patuh dibawah komando neokolonialisme dan harus siap menjadi sapi perahan. Manajemen anggota the big six yang tidak tunduk pada IPOP  diancam di pecat.  Kekuatan neokolonialisme yang bertopeng IPOP jauh lebih  berkuasa (merasa) di Indonesia dibanding Pemerintah berdaulat NKRI. Tidak heran  jika  Pemerintah RI  meminta IPOP bubar, diacuhkan begitu saja. IPOP sudah lebih berkuasa dari pemerintah dan Undang-undang di Indonesia.

Jika IPOP dibiarkan beroperasi, akan menguasai seluruh mata rantai industri sawit nasional. Luas kebun sawit anggota the big six memang hanya sekitar 20 persen dari 10.5 juta hektar kebun sawit Indonesia. Namun, gabungan the big six menampung sekitar 70 persen CPO yang dihasilkan baik oleh perusahaan swasta menengah, BUMN dan sawit rakyat pada 190 kabupaten. Juga memiliki hampir 80 persen tanki timbun CPO di seluruh pelabuhan dan industri hilir seperti pabrik minyak goreng, pabrik deterjen/sabun, oleokimia dan biodiesel. Sehingga dengan IPOP seluruh sawit Indonesia sudah dibawah cengkraman neokolonialisme.

Melalui IPOP, neokolonialis sedang  melakukan kuasi integrasi (quasi integration) baik secara vertikal (rantai pasok minyak sawit dari hulu ke hulu) yang dikombinasikan dengan kuasi integrasi  horizontal (menggabungkan produsen  komoditas  sejenis) sehingga menjadi kartel raksasa  dalam minyak nabati dunia. Kartel tersebut  bukan kartel biasa yang hanya memiliki penguasaan pasar yang dominan saja.  Kartel IPOP merupakan kartel neokolonialisme, dengan penguasaan pasar yang sangat dominan dan mampu mendikte negara dan pemerintah berdaulat. Maka Industri sawit Indonesia sedang dibawa melangkah ke pengulangan sejarah kolonial VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) buatan Belanda (1602-1800) yang memadukan nafsu kolonialisme dalam bisnis atau kegiatan ekonomi.

Organisasi IPOP tidak hanya berpotensi melakukan praktek kartel dalam pembelian TBS/CPO (kartel oligopsoni) tetapi juga dalam menjual produk antara atau akhir (kartel oligopoli). Dengan alasan TBS/CPO berasal dari deforestasi dan lahan gambut, kartel oligopsoni IPOP akan menekan harga pembelian TBS/CPO atau bahkan menolak pembelian. Hal ini akan merugikan sawit rakyat, BUMN maupun swasta kecil-menengah.  Sementara melalui kartel oligopoli, IPOP akan mengendalikan harga minyak goreng, biodiesel dan produk akhir minyak sawit lainya, yang merugikan 250 juta konsumen di Indonesia.

Selagi masih tahap awal proses  aneksasi, Presiden Joko Widodo harus tegas melarang IPOP beroperasi. The big six harus dibebaskan dari penjara IPOP. Alasan IPOP untuk mewujudkan tatakelola sawit bekelanjutan hanya alasan dan topeng neokolonialisme. Negara-negara Barat dan LSM-nya (arsitek IPOP)  tidak memiliki pengalaman dan  tidak lebih tahu mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dibandingkan rakyat dan pemerintah Indonesia.

Sumber : http://indonesiakita.or.id/bebaskan-sawit-indonesia-dari-jerat-kartel-neokolonialisme/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *