Moratorium Sawit untuk Siapa ?

Moratorium sawit  mengorbankan rakyat dan kepentingan pembangunan nasional demi kepentingan LSM anti sawit global dan para pemburu, pengemis dana lingkungan dari negara-negara Barat

Jika pemerintah benar-benar memberlakukan kebijakan moratorium sawit, maka pada masa pemerintahan ini akan mencetak  sejarah baru. Pemerintah yang oleh amanah konsitusi  menyelenggarakan pembangunan justru menghentikan pembangunan. Ironisnya, pembangunan yang dihentikan tersebut adalah sektor perkebunan sawit yang telah dinyatakan pemerintah sebagai industri strategis nasional.

Sektor yang dihentikan adalah sektor ekonomi yang satu-satunya andalan (saat ini) yang berhasil dan mampu bersaing di level pasar global. Sektor ekonomi yang menghasilkan devisa (net ekspor) terbesar di Indonesia.  Industri sawit yang mampu menghasilkan devisa negara sekitar 18-22 milyar dollar Amerika Serikat setiap tahun, dihentikan dan memilih menambah hutang luar negeri yang menjadi beban anak cucu negeri ini.

Moratorium sawit, menghentikan roda ekonomi kebun-kebun sawit nasional yang didalamnya berada sekitar 3 juta keluarga petani, ratusan ribu usaha kecil-menengah suplier kebun-kebun sawit, menghidupi sekitar 35 juta orang. Menghentikan ekonomi sawit, menghentikan ekonomi 190 kabupaten yang berada di pelosok-pelosok, pinggiran yang dimana program pemerintah belum mampu hadir di sana. Sektor ekonomi yang mampu berkembang tanpa membebani anggaran pemerintah. Apa yang dilakukan perkebunan sawit tersebut adalah salah satu Nawacita.

Menghentikan sektor ekonomi yang telah diakui Bank Dunia sebagai sektor ekonomi yang sangat berperan mengurangi kemiskinan pedesaan, mempercepat pembangunan daerah dan melahirkan masyarakat perpendapatan menengah (middle income class) di pedesaan. Menghentikan sektor ekonomi sawit yang telah melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah dan diakui Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Memoratorium kebun-kebun sawit yang menghasilkan minyak goreng bagi kebutuhan 240 juta orang penduduk Indonesia. Menghentikan sektor ekonomi yang memproduksi biodiesel, bahan bakar terbarukan dan ramah lingkungan. Yang dapat membuat Indonesia memiliki kedaulatan energi dan tidak tergantung pada impor minyak fosil.

Menghentikan roda kehidupan kebun sawit yang merupakan bagian “paru-paru” eksosistem. Menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap saat. Menyerap karbon yang dibuang ke udara oleh kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, perkantoran dan manusia. Memoratorium kebun-kebun sawit yang oleh Prof. Dr. Erwin Harahap dan para pakar lainnya, merupakan bagian penting dan memenuhi syarat sebagai tanaman konservasi tanah dan air.

Dimoratorium sebagai syarat pencairan “wesel” LSM anti sawit global dan proyek-proyek para petualang “pengemis” dana lingkungan yang hilir mudik lintas negara, menambah emisi karbon, mengotori udara bumi dan menjelek-jelekkan Indonesia ke luar negeri. Dimoratorium untuk menyenangkan negara-negara maju yang tidak mau bertanggung jawab atas sampah karbonnya, yang menghabisi hutan alam beserta penghuninya dimasa lalu.

Dalam dialektika moratorium sawit diatas dimana Trisakti-nya Bung Karno ? Masihkah Pemerintah dan NKRI memiliki kedaulatan atau sudah dikendalikan negara lain ?

Sumber : http://indonesiakita.or.id/moratorium-sawit-untuk-siapa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *