Moratoriumlah Hutan dan Bukan Sawit

Pemerintah sebaiknya memoratorium hutan dan merestorasi hutan yang telah rusak akibat era logging selama ini. Rencana moratorium sawit selain tidak memiliki rasionalitas juga tidak menyumbang pada perbaikan tatakelola hutan yang amburadul

Dalam acara Hari Hutan Internasional dan Pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar pada pertengahan April 2016 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan rencana untuk memoratorium pembukaan lahan baru kebun sawit. Melihat kontekstualnya, rencana dan pernyataan Presiden tersebut tampaknya didasarkan persepsi bahwa penyebab utama konversi hutan dan degradasi hutan yang mengancam biodiversity tumbuhan dan satwa liar adalah ekspansi kebun sawit.

Persepsi tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan. Berdasarkan berbagai studi yang pernah dilakukan oleh CIFOR, Forest Watch Indonesia, WWF, Greenpeace selama ini, telah terungkap bahwa masalah mendasar sektor kehutanan kita adalah tatakelola hutan yang buruk sejak awal Orde Baru dan berlanjut sampai hari ini.

Pertama, sejak awal tahun 1970-an pemerintah telah memberikan Hak Pengusaha Hutan (HPH) yang sangat besar hampir seribu unit HPH, tanpa pengawasan, dengan luas mencapai lebih dari 100 juta hektar. Forest Wacht Indonesia (2001) menyimpulkan bahwa HPH tanpa kontrol inilah yang menyebabkan laju kerusakan hutan yang cepat dan driver deforestasi di Indonesia. Demikian juga CIFOR (Kartodiharjo dan Supriono, 2000) mengungkapkan bahwa sebagian besar hutan rusak berada dalam konsesi HPH. Sampai tahun 1985, lebih dari 41 juta hektar hutan mengalami kerusakan, gundul, berubah jadi semak belukar dan berubah fungsi menjadi lahan non hutan (deforestasi). Hutan yang tersisa juga sudah mengalami degradasi yang parah. Pada tahun 1990-an misalnya (Forest Watch Indonesia, 1996) sekitar 41,4 juta hektar hutan mengalami degradasi dan 8,9 Juta hektar hutan sudah mengalami gundul.

Kedua, Penebangan kayu hutan alam sejak tahun 1970-an oleh HPH terjadi secara masif diberbagai daerah mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Data FAO, mengkonfirmasi masifnya logging pada masa Orde Baru yang tercermin dari peningkatan yang sangat cepat produksi kayu bulat (log) dari hutan alam yakni dari hanya 4 juta kubik tahun 1961 menjadi 28 juta kubik tahun 1977 dan meningkat lagi menjadi 37 juta kubik tahun 1988.

Ketiga, HPH yang tidak terkontrol juga membuka peluang terjadinya Illegal logging dan perburuan satwa liar secara masif di hutan lindung maupun hutan konservasi sejak awal tahun 1970-an sampai saat ini. Selain itu, kebakaran hutan lindung dan konservasi terjadi berulang setiap tahun dengan luas yang besar. Akibatnya, biodiversity banyak yang punah. Habitat satwa-satwa liar berupa hutan lindung dan hutan konservasi mengalami kerusakan parah sehingga mendesak satwa-satwa liar mendekati pemukiman dan pertanian masyarakat.

Keempat, tatakelola hutan yang buruk tampaknya juga belum mengalami perbaikan hingga sekarang. Hal ini terkonfirmasi dengan data-data Statistik Kehutanan (2014). Konsesi HPH masih cukup besar yakni 274 unit HPH dengan luas 21,3 juta hektar. Produksi kayu alam masih meningkat dari sekitar 0.57 juta kubik tahun 2010 menjadi 6.3 juta tahun 2012. Deforestasi hutan primer maupun sekunder terjadi sekitar 380 ribu hektar setiap tahun. Demikian juga illegal logging, perburuan satwa liar dan kebakaran hutan terjadi secara berkelanjutan.

Kelima, Berdasarkan Statistik Kehutanan, dalam periode tahun 1950-1985 sekitar 42 juta hektar hutan berubah menjadi lahan non hutan (deforestasi). Secara keseluruhan dalam periode 1950-2013 deforestasi mencapai 73 juta hektar.

Keenam, kebun sawit Indonesia yang mulai dibangun sejak tahun 1911 sampai tahun 2013 baru seluas sekitar 10 juta hektar. Jika semua kebun sawit tersebut dianggap hasil deforestasi langsung maka untuk ekspansi sawit tersebut hanya sekitar 13 persen dari 73 juta hektar deforestasi Indonesia tersebut. Padahal untuk ekspansi sawit selama ini sebagian besar (80 persen) berasal dari konversi lahan pertanian dan lahan terlantar (Gunarso, dkk, 2012).

Dengan penjelasan diatas kiranya sangat jelas bahwa kerusakan hutan Indonesia bukan karena ekspansi kebun sawit melainkan akibat tatakelola hutan yang buruk. Dan jika dipersoalkan penurunan luas hutan (deforestasi) maka penyebab utama bukanlah akibat ekspansi sawit. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah moratorium hutan. Jika pemerintah ingin menyelamatkan biodiversity, satwa-satwa liar, dan hutan primer, pemerintah sudah saatnya menghentikan pemberian ijin usaha apapun khususnya di hutan lindung dan konservasi. Bahkan tidak hanya moratorium hutan yang diperlukan tetapi juga membiayai restorasi hutan tersebut dan memperbaiki tatakelola hutan secara menyeluruh.

Sebaliknya, rencana moratorium sawit tidak memiliki rasionalitas. Pengembangan kebun sawit justru dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk restorasi, menghijaukan kembali eks HPH hutan produksi yang telah berubah jadi semak belukar, gundul dan rusak. Kebun sawit sudah terbukti ampuh menghijaukan lahan kritis dan menghijaukan kehidupan ekonomi tanpa membebani anggaran pemerintah.

Sumber : http://www.sawit.or.id/moratoriumlah-hutan-dan-bukan-sawit/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *